Loading Posts...

Apa Itu BPHTB?

Apa Itu BPHTB?

BPHTB adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang merupakan pungutan yang diambil atas dasar perolehan hak atas tanah atau bangunan yang dimiliki. Perolehan hak atas tanah atau bangunan ini dinilai merupakan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang menyebabkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan yang dimiliki badan atau orang pribadi.

Hak atas tanah ini mencakup keseluruhan hak atas tanah yang diperoleh, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan yang ada di atasnya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria serta Undang – Undang Nomor 16 tentang Rumah Susun serta peraturan perundang – undangan lainnya.

Dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ini berdasarkan nilai perolehan objek pajak yang memiliki tarif sebesar 5% dari nilai perolehan pajak yang bersangkutan. Awalnya, BPHTB ini dipungut langsung oleh pemerintah pusat, namun seiring dengan bergantinya kepemimpinan, regulasi yang berjalan pun ikut berubah.

Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau disingkat menjadi PDRD yang berlaku sejak 1 Januari 2011 lalu. Sehingga, sejak tahun 2011 hingga saat ini tugas atas pungutan BPHTB yang masuk ke dalam kategori pajak daerah beralih pada pemerintah kabupaten / kota.

 

Filosofi dan Syarat Mengurus BPHTB

BPHTB adalah pungutan resmi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap hak atas tanah dan bangunan orang pribadi atau badan. Filosofi utama yang mendasari kegiatan ini adalah meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan dan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat yang berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan negara.

Meski BPHTB masuk ke dalam kategori pajak daerah, namun bukan berarti BPHTB dapat disebut sebagai pajak. BPHTB tetap dinamakan dengan bea, bukan pajak karena ada aktivitas tertentu yang membedakan antara pungutan terhadap bead an pajak meski sekilas terlihat memiliki tujuan yang sama saja, yaitu kontribusi rakyat terhadap kesejahteraan umum.

Pungutan atas pajak terjadi lebih dulu saat terutang, seperti pembeli tanah yang memiliki sertifikat wajib membayar BPHTB sebelum melakukan transaksi atau sebelum adanya akta. Dalam bea materai, siapa saja pihak yang membeli materai tempel menunjukkan bahwa orang tersebut sudah membayar bea materai meski belum terjadi saat terutang pajak.

Berikutnya adalah frekuensi pembayaran bea terutang dapat dilakukan tanpa perencanaan terlebih dahulu atau berkali – kali dan tidak memiliki waktu khusus pembayaran. Sama halnya seperti membeli materai tempel, BPHTB terutang juga demikian. Berbeda dengan pajak yang memiliki waktu pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun syarat mengurus BPHTB terbagi menjadi dua tujuan, yakni untuk jual beli atau untuk hibah. Persyaratan dokumen yang harus disiapkan untuk mengurus BPHTB yang diperuntukkan jual beli adalah SSPD BPHTB, fotocopy KTP Wajib Pajak, Bukti Kepemilikan Tanah, STTS atau bukti transfer pembayaran PBB 5 tahun terakhir serta SPPT PBB pada tahun terkait.

Berbeda dengan BPHTB yang diperuntukkan sebagai hibah, karena selain kelengkapan dokumen di atas, Anda juga akan diminta fotocopy Surat Keterangan Waris atau Akta Hibah yang fungsinya adalah untuk memberikan pengurangan pada setiap transaksi yang berlangsung. Selain itu, Anda juga wajib menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga.

Demikian penjelasan seputar BPHTB adalah bea atas tanah dan bangunan, bukan pajak. Semoga dapat memberikan informasi yang Anda butuhkan terkait BPHTB.

0
HeartHeart
0
HahaHaha
0
LoveLove
0
WowWow
0
YayYay
0
SadSad
0
PoopPoop
0
AngryAngry
Voted Thanks!

Leave a Comment